Seorang anak gadis yang masih kecil, menjerit kesakitan saat disunat. Keluarga dari 248 anak-anak gadis yang masih kecil, diberikan uang supaya mereka bersedia menyerahkan anak-anak gadis mereka untuk disunat dalam sebuah sunat massal yang dilakukan di kota Bandung beberapa waktu yang lalu; sebagai bagian dari perayaan untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berpendapat bahwa ritual itu tidak diperlukan serta mengecam praktek-praktek penyunatan atas kaum wanita.

Perisai.net – PARA aktivis mendesak Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih untuk segera mencabut peraturan menteri mengenai sunat alat kelamin perempuan karena tidak hanya melegitimasi kekerasan terhadap perempuan Indonesia, tetapi juga mungkin mengabaikan kemampuan perempuan untuk sepenuhnya menggunakan hak fundamental mereka menyangkut kesehatan reproduksi dan kebebasan, demikian The Jakarta Post.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Masruchah mengatakan Kamis, 23 Juni, Peraturan Menteri Kesehatan No 1636/2010 tentang sunat alat kelamin perempuan telah mencoreng komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan reproduksi dan kebebasan perempuan.

“Ini sangat menyedihkan jika melihat kemunduran seperti itu karena kita telah mencapai beberapa perbaikan dalam melindungi hak-hak perempuan,” kata Masruchah dalam konferensi pers yang diadakan oleh Amnesty International dan berbagai Kelompok Masyarakat Madani Indonesia.

Sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi hak atas kesehatan reproduksi dan kebebasan, dirjen kesehatan publik dari Departemen Kesehatan telah menerbitkan surat edaran tahun 2006 yang melarang pekerja kesehatan profesional, termasuk perawat, bidan, atau dokter, untuk melakukan sunat alat kelamin perempuan.

Setelah mengadakan serangkaian studi, departemen tersebut tahu bahwa teknik sunat yang dipraktekkan di sejumlah daerah di Indonesia itu ternyata kejam, demikianKomnas Perempuan, namun praktek-praktek itu bukannya dicegah, malah didukung dengan dikeluarkan peraturan tahun 2010 tersebut.

“Di Bone, Sulawesi Selatan, penganut agama Islam yang telah berurat-berakar dalam kebudayaan patriarki mendefinisikan sunat alat kelamin perempuan sebagai pemotongan klitoris seluruhnya. Ini sangat berbahaya karena tidak saja merugikan perempuan tetapi juga sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi mereka,” kata Masruchah.

Peraturan tersebut menetapkan, antara lain, bahwa sunat harus diberikan hanya oleh pekerja medis resmi. Sunat tidak harus menghilangkan bagian manapun dari alat kelamin, tetapi hanya menoreh kulit permukaan klitoris.

“Bagaimana mereka (pemerintah) bisa mengizinkan sunat alat kelamin perempuan, sedangkan sebelumnya telah dilarang praktek tidak manusiawi seperti itu? Ini merupakan suatu kemunduran,” kata aktivis hak-hak perempuan Ratna Batara Munti.

Komnas Perempuan mendesak departemen tersebut untuk melarang sunat tersebut sama sekali.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, World Health Organization), mutilasi alat kelamin perempuan mengacu pada prosedur yang sengaja melukai organ genital perempuan untuk alasan non-medis. Maksudnya untuk kesehatan bagi anak gadis dan perempuan, namun ternyata justru menyebabkan pendarahan dan masalah buang air kecil. Ini bahkan dapat menyebabkan komplikasi selama persalinan, sehingga risiko kematian bayi menjadi lebih tinggi, demikian WHO.

Sekitar 100-140 juta gadis dan perempuan di seluruh dunia menderita masalah reproduksi yang disebabkan oleh sunat alat kelamin perempuan.

Indonesia dan negara-negara di Afrika dan Timur Tengah adalah daerah dengan jumlah tertinggi kasus sunat kelamin perempuan.

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA

MASYARAKAT SIPIL INDONESIA DAN AMNESTY INTERNASIONAL

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/MENKES/PER/XI/2010

tentang Sunat Perempuan Harus Dicabut !

 

Pihak berwenang Indonesia (dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan Presiden RI) harus selekasnya mencabut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan yang dikeluarkan pada November 2010, dan sebaiknya menerapkan peraturan khusus dengan hukuman yang pantas untuk melarang segala jenis praktik sunat perempuan, baik secara simbolis, perusakan alat kelamin perempuan hingga praktik mutilasi/ pemotongan alat kelamin perempuan di Indonesia.

Medikalisasi praktek sunat perempuan oleh petugas kesehatan, baik dengan tindakan pengirisan, pemotongan atau pengguntingan, maupun perusakan alat kelamin perempuan dan sekitarnya, sebenarnya telah dilarang oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan Nomor HK.00.07.1.3.1047a yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan, tahun 2006. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sunat Perempuan justru bertolak belakang dengan Surat Edaran tersebut, dan merupakan kemunduran bagi penegakan hak asasi perempuan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sunat Perempuan melegitimasi praktik perusakan alat kelamin perempuan hingga pada mutilasi/ pemotongan alat kelamin perempuan, yang selama ini di kenal dengan istilah “Sunat Perempuan”. Peraturan tersebut juga memberi otoritas pada pekerja medis tertentu, seperti dokter, bidan dan perawat, untuk melakukannya. Prosedur sunat perempuan ini mencakup “Lakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (frenulum clitoris) dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai berukuran 20G-22G dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris” (Pasal 4 ayat 2 (huruf g)).

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sunat Perempuan berlawanan dengan langkah pemerintah memperkuat kesetaraan gender dan melawan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Peraturan itu juga tidak mempunyai dasar hokum yang jelas dan bahkan melanggar sejumlah hukum Indonesia, termasuk Undang-Undang No.7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), UU No. 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang No. 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) – pasal 5 tentang larangan melakukan kekerasan fisik, dan UU No. 23 tahun 2009 tentang Kesehatan – Bagian Keenam tentang Kesehatan Reproduksi.

Berbagai jenis praktik sunat perempuan, baik secara simbolis, perusakan alat kelamin perempuan hingga praktik mutilasi/ pemotongan alat kelamin perempuan (anak perempuan) merupakan bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang harus dihapuskan.  Tindakan ini merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap integritas tubuh perempuan. Ketika negara gagal secara efektif menentang praktik ini maka akan mendorong persepsi masyarakat bahwa orang lain berhak mengontrol seksualitas seorang perempuan atau anak perempuan. Berbagai masyarakat sipil di Indonesia dan Amnesty International khawatir Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sunat Perempuan ini membenarkan dan mendorong berbagai jenis praktik sunat perempuan.

Praktik sunat perempuan berpotensi mengakibatkan pendarahan, kesakitan, penderitaan, serta hilangnya kenikmatan hubungan seksual bagi perempuan. Berbagai praktik sunat perempuan juga mendorong pelabelan (stereotyping) yang diskriminatif atas seksualitas perempuan. Dari segi kesehatan penyunatan perempuan anak-anak maupun dewasa sangat membahayakan alat dan kesehatan reproduksi perempuan dan berpotensi menghilangkan hak untuk menikmati hubungan seksual yang sehat dan menyenangkan bagi perempuan. Dalam banyak kasus terjadi infeksi dan abses pada organ vital reproduksi perempuan serta akan mudah terpapar pada penyakit menular seksual yang pada gilirannya menggangu kesehatan perempuan secara umum.

Sebagaimana terdokumentasikan dalam laporan tahun 2010 berjudul Tak ada pilihan: Hambatan atas kesehatan reproduktif di Indonesia, Amnesty International mendapat informasi dari banyak perempuan dan anak perempuan bahwa mereka memilih untuk melakukan sunat perempuan untuk bayi perempuan mereka dalam beberapa tahun terakhir ini.  Praktik ini umumnya dilaksanakan oleh dukun bayi tradisional dalam enam minggu pertama setelah kelahiran bayi perempuan mereka. Para perempuan tersebut mengatakan mereka meminta bayi perempuan mereka untuk menjalankan sunat perempuan untuk alasan keagamaan. Alasan lainnya adalah menjamin “kebersihan” anak bayi perempuan (bagian luar kelamin perempuan dianggap kotor) dan menghindari penyakit; melanggengkan praktik budaya atau lokal, yang semua intinya bertujuan menekan hasrat seksual perempuan. Praktek sunat perempuan digambarkan mulai dari “goresan simbolik” namun tetap mengenai klitorisnya (jadi tetap berdampak) sampai dengan memotong sebagian kecil klitoris (ini yang paling umum terjadi). Banyak perempuan yang diwawancara tersebut setuju bahwa akan ada dampak pendarahan setelahnya.

Terlepas dari cara/prosedurnya, praktek sunat perempuan menekankan pelabelan / stereotyping yang diskriminatif, karena perempuan dianggap “kotor” atau ”rendah”, perempuan tidak berhak membuat pilihan mereka sendiri mengenai seksualitas, perempuan hanya bisa bermartabat secara penuh dalam praktek keagamaan jika badan mereka diubah, artinya secara inheren, ada yang salah dengan tubuh perempuan. Perilaku-perilaku yang merendahkan perempuan seperti ini sering kali dijadikan justifikasi kekerasan terhadap perempuan.

Dalam kesimpulan observasinya (Concluding Observation) Komite PBB untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Komite CEDAW) tahun 2007, merekomendasikan Indonesia untuk mengembangkan rencana aksi untuk menghapus apapun praktik perusakan sekecil apapun hingga praktik mutilasi/ pemotongan kelamin perempuan (Female Genital Mutilation), termasuk mengimplementasikan kampanye penyadaran publik untuk merubah persepsi budaya yang terkait dengannya, serta menyediakan pendidikan yang memasukkan praktik tersebut sebagai pelanggaran hak asasi perempuan dan anak perempuan dan tidak memiliki dasar dalam agama.

Praktik perusakan alat kelamin perempuan hingga praktik mutilasi/ pemotongan kelamin perempuan (Female Genital Mutilation), juga menjadi sorotan Komite PBB untuk Menentang Penyiksaan dalam kesimpulan observasinya (Concluding Observation)  tahun 2008. Komite ini memberi rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil semua langkah yang memadai untuk menghapuskan praktik mutilasi/ pemotongan kelamin perempuan yang berkelanjutan, termasuk melalui kampanye-kampanye peningkatan kesadaran dengan bekerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil.

Sebagai pihak negara CEDAW dan CAT, pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah berikut sebagai prioritas:

1. Mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/ PER/XI/2010 tentang sunat perempuan, dan memastikan bahwa peraturan tersebut mematuhi sepenuhnya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam CEDAW.

2. Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan Nomor HK.00.07.1.3. 1047a yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan, tahun 2006 dapat diberlakukan secara konsisten dan diperluas terhadap semua pihak di masyarakat khususnya yang menangani masalah kesehatan serta ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Menteri.

3. Melaksanakan kampanye publik peningkatan kesadaran untuk mengubah persepsi budaya yang terkait dengan sunat perempuan.

Jakarta, 23 Juni 2011

Pernyataan ini di dukung oleh :

Organisasi Indonesia
1. Aceh Peace Consultative Management/APCM
2. Aliansi Pelangi Antar Bangsa
3. Aliansi Sumut Bersatu (ASB)
4. Alimat
5. ANSIDEM
6. ANSIPOL
7. Ardhanary Institute
8. Asian Moslem Action Network (AMAN) Indonesia
9. Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI)
10. Barisan Perempuan Indonesia
11. BITES
12. CEDAW Working Group Initiative
13. Center for Human Rights Law Studies (HRLS), Faculty of Law, Airlangga University
14. CIMW
15. Demos
16. Fahmina Institute
17. Federasi LBH APIK Indonesia
18. Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulawesi Selatan
19. GemaPalu, Lumajang
20. GPSP
21. Herlounge (Viena Tanjung)
22. Human Rights Working Group (HRWG)
23. Indonesia AIDS Coalition
24. Indonesia Support Facility (InSuFa)
25. Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)
26. Institut Hak Asasi Perempuan (IHAP), Yogyakarta
27. Institut Perempuan, Bandung
28. IRSAD (Institute for Religion and Sustainable Development) , West Sumatra
29. JALA PRT
30. Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3)
31. JASS Indonesia
32. Kalyanamitra
33. Kartini Asia Network
34. Kaukus Perempuan DPD RI
35. KePPaK PEREMPUAN Komisariat Bali
36. KePPaK PEREMPUAN Komisariat Bangka-Belitung
37. KePPaK PEREMPUAN Komisariat Banten
38. KePPaK PEREMPUAN Komisariat DKI Jakarta
39. KePPaK PEREMPUAN Komisariat Jawa Barat
40. KePPaK PEREMPUAN Komisariat Jawa Tengah
41. KePPaK PEREMPUAN Komisariat Jawa Timur
42. KePPaK PEREMPUAN Komisariat Kalimantan Barat
43. KePPaK PEREMPUAN Komisariat Kalimantan Selatan
44. KePPaK PEREMPUAN Komisariat Kalimantan Tengah
45. KePPaK PEREMPUAN Komisariat Kalimantan Timur
46. KePPaK PEREMPUAN Komisariat Kepulauan Riau
47. KePPaK PEREMPUAN Komisariat Nusa Tenggara Barat
48. KePPaK PEREMPUAN Komisariat Nusa Tenggara Timur
49. KePPaK PEREMPUAN Komisariat Sulawesi Barat
50. KePPaK PEREMPUAN Komisariat Sulawesi Selatan
51. KePPaK PEREMPUAN Komisariat Sulawesi Tenggara
52. KePPaK PEREMPUAN Komisariat Sulawesi Utara
53. KePPaK PEREMPUAN Komisariat Sumatera Selatan
54. KePPaK PEREMPUAN Pusat
55. Koalisi Aktivis Perempuan Sulawesi Selatan (Sulsel)
56. Koalisi NGO HAM Aceh (Evi Zain)
57. Koalisi Perempuan Indonesia
58. Konsorsium untuk Kepemimpinan Politik Perempuan Jawa Barat (KPPP Jabar)
59. KPKB
60. LBH APIK Banten
61. LBH APIK DI Yogyakarta
62. LBH APIK DKI Jakarta
63. LBH APIK Jawa Tengah
64. LBH APIK Kalimantan Barat
65. LBH APIK Kalimantan Timur
66. LBH APIK Makasar (Sulawesi Selatan)
67. LBH APIK Nanggroe Aceh Darussalam
68. LBH APIK Nusa Tenggara Barat
69. LBH APIK Nusa Tenggara Timur
70. LBH APIK Papua
71. LBH APIK Sulawesi Tengah
72. LBH APIK Sulawesi Utara
73. LBH APIK Sumatera Barat
74. LBH APIK Sumatera Selatan
75. LBH APIK Sumatera Utara
76. LBH Makassar
77. Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung (Helda Khasmy)
78. Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2)
79. Matepe Makassar
80. Mitra Perempuan
81. Ourvoice
82. PD POL
83. PELKESI
84. Pelpem GKPS
85. Perempuan Mahardhika
86. Pergerakan Indonesia
87. Perkumpulan Cut Nyak Dien, Yogyakarta
88. Perkumpulan IDEA Yogyakarta
89. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
90. Perkumpulan Rumah Perempuan, Jember
91. PLU Satu Hati
92. PMK HKBP Jakarta
93. PT SUSDEC member of LPTP, Solo
94. Puan Amal Hayati
95. Pusat Pendidikan & Advokasi Masyarakat Marginal (Perkumpulan PEDULI in Medan)
96. Rahima
97. Raising Her Voice, OXFAM GB – Indonesia
98. Rumpun Gema Perempuan
99. Sahabat Perempuan dan Anak Indonesia (SAPA Indonesia)
100. SA-KPPD, Surabaya
101. SAPA Institute
102. SAPDA Jogja (Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak)
103. Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan
104. Serikat Perempuan Bantul
105. Solidaritas Perempuan Anging Mammiri- Sulawesi Selatan
106. Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa – Aceh
107. Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta
108. Solidaritas Perempuan,Kendari
109. The Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) -Mufti Makaarim al-Ahlaq
110. Walhi Kalbar (Hendrikus Adam)
111. YAKKUM
112. YASANTI, Yogyakarta
113. Yayasan Anugerah Bina Insani (YABI)
114. Yayasan Jurnal Perempuan
115. Yayasan Walang Perempuan- Ambon
116. YLK Sulawesi Selatan (Sulsel)

Organisasi Internasional/ Regional
117. AMAN foundation Kalkata, India
118. AMAN, Srilanka
119. Amnesty International
120. ASEAN Progressive Muslim Movement (APMM)
121. Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD)
122. Asian Muslim Action Network (AMAN), Thailand
123. Asian Women’s Resource Centre (AWRC) for Culture and Theology
124. GSIR Ritsumeikan University
125. INFORM Documentation Centre, Sri Lanka
126. IWRAW Asia Pacific
127. JASS SEA
128. Muntada-Arab Forum for Sexuality Education & Health, Palestine
129. Nasawiya, The Feminist Collective, Lebanon
130. Ngozi Nwosu-Juba
131. Sisters In Islam, Malaysia
132. Southeast Asia Women’s Caucus on ASEAN
133. Vision Spring Initiatives
134. Women for Women’s Human Rights, Istanbul, Turkey
135. Women Living Under Muslim Laws – International Coordination Office Unit 23, 25-27 Bickerton Road, London N19 5JT (UK)

Individu
136. Agus Sutomo, Lembaga Gemawan, Indonesia
137. Anna Blaszczyk, Polandia
138. Anna Strempel, Banda Aceh, Indonesia
139. Christine Anderson
140. Daniel, Indonesia
141. Deryn Mansell, guru bahasa Indonesia di Australia
142. Dewi Anggraeni, Melbourne, Australia
143. Dr. Free hearty, WOHAI
144. Dr. Tiara M Nisa, Indonesia
145. Evelyne Accad (Professeur Emerite, University of Illinois, Lebanese American University)
146. Exsaudi Romadia M. Simanjuntak, Indonesia
147. Firliana Purwanti, Indonesia
148. Fitri Bintang Timur, Indonesia
149. Ian Usman LEWIS, Campbell Barracks, SWANBOURNE WA
150. Jack McNaught, Director of International Internships Pty Ltd
151. Joko Sulistyo, Indonesia
152. Joy Appleby
153. Julia Suryakusuma, Indonesia
154. Katharine McGregor, the University of Melbourne
155. K.D.Thomas, Volunteer Graduate, Lembaga Penjelidian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Eknomi (1955-1960)
156. Maesy Angelina, Indonesia
157. Merry Iyi
158. Mitra-華友-femivegi
159. Ms Elena Williams, Australian National University
160. Mukhotib MD, PAUD Pandan Wangi, Magelang
161. Mustafa Sabaroedin, Minang Saiyo Melbourne
162. Nina Nurmila, a member of Alimat and a lecturer of Universitas Islam Negeri Bandung
163. Nino Viartasiwi, GSIR Ritsumeikan University, Kyoto-JAPAN
164. Nunung Fatma, Indonesia
165. Nurul Sutarti, Yayasan Krida Paramita, Surakarta, Indonesia
166. Orlando Baylon Gravador, Task Force Detainees of the Philippines
167. Padmawati Ari Suryani, Asian Women’s Resource Centre (AWRC) for Culture and Theology
168. Prof. Dr Saskia E. Wieringa, University of Amsterdam
169. Putri Kanesia, KontraS
170. R. Valentina Sagala, Indonesia
171. Ratu Dian Hatifah, Indonesia
172. Rita, Indonesia
173. Sally Hill, Law Student, Australia
174. Syafira Hardani
175. Theresia, Indonesia
176. Tunggal Pawestri. BITES, Indonesia
177. Witryna Anna Gostkawskiej