Perisai.net – WALIKOTA Kupang, Daniel Abdoe, memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan masjid Nur Musofir di kecamatan Batuplat, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyusul aksi protes masyarakat yang menuntut diadakannya verifikasi terhadap surat dukungan masyarakat setempat atas pembangunan masjid tersebut.

“Penghentian sementara adalah dalam rangka meresponi tuntutan masyarakat dan mencari solusi atas sengketa antara panitia pembangunan masjid dengan warga setempat,” kata Daniel usai melakukan pertemuan dengan ketua sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), Pdt. Eben Nuban Timo dan anggota Forum Kerukunan Antarumat Beragama (FKUB) di Kupang, Senin (8/8). 

Ratusan orang berunjuk rasa di luar tempat pertemuan. Mereka memprotes walikota yang telah membuat keputusan sepihak dan mengeluarkan izin pendirian bangunan tanpa mengindahkan aspirasi mereka.

“Masyarakat Kupang sangat toleran. Walikota seharusnya membuka ruang bagi dialog sejak awalnya untuk mencari solusi beragama, bukannya meletakkan fondasi masjid secara diam-diam,” kata ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kupang, Jhon Liem.

Menurut Jhon, penculikan terhadap seorang anggota GMKI Kupang oleh sejumlah pria bertopeng pada Senin malam adalah bagian dari upaya untuk menghasut kerusuhan warga.

“Para penculik membebaskan aktivis [GMKI] tersebut beberapa jam kemudian, tetapi mereka merebut flash disk dan SIM card telepon selularnya. Mereka menanyakan kenapa dia keberatan dengan pembangunan masjid dan mengancam akan membunuh aktivis-aktivis di Kupang,” kata Jhon.

Sementara itu, warga mengatakan bahwa 19 dari 65 orang yang membubuhkan tanda tangan dalam surat dukungan untuk pendirian masjid mengaku bahwa mereka tidak pernah menandatangani surat itu.

“Sisanya mengaku bahwa mereka ditipu, mereka dijanjikan akan menerima daging kurban,” kata seorang pengunjuk rasa.

Menurut Daniel, masjid itu awalnya berada di kompleks perumahan. Namun, karena adanya protes masyarakat, akhirnya dipindahkan ke lokasi lain yang disediakan pemerintah.

Pdt. Eben mengatakan membangun rumah ibadah adalah hak setiap warga negara, asalkan mematuhi aturan yang ada. “Jika ditemukan adanya manipulasi, maka itu harus dibatalkan dan mereka yang mencoba untuk memanaskan situasi haruslah berhadapan dengan pengadilan.”

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kupang, Abdul Kadir Makarim, mengatakan bahwa pembangunan masjid sudah sesuai prosedur karena sudah mendapatkan izin dari pemerintah dan rekomendasi dari FKUB Kupang.

“Mari kita ciptakan suasana yang menguntungkan. Jangan ikuti provinsi-provinsi lain, yang selalu bergantung pada keributan setiap kali rumah ibadah sedang dibangun.”