Perisai.net – SEJUMLAH Kedutaan Besar Republik Indonesia dibanjiri pertanyaan tentang kasus diskriminasi yang menimpa jemaat GKI Yasmin di Bogor. KBRI yang paling banyak mendapat pertanyaan tentang kasus GKI Yasmin adalah KBRI di Canberra Australia dan KBRI di Paris, Perancis. Juru bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging mengatakan, informasi itu didapat dari salah satu pejabat Kementerian Luar Negeri. Karena banyaknya pertanyaan yang diterima KBRI, besok dua orang pejabat Kemenlu akan meminta data dan dokumen kepada GKI Yasmin. Dokumen yang diminta antara lain keputusan Mahkamah Agung dan rekomendasi Ombudsman RI.

“Kami tidak keberatan kalau hanya sekadar menyerahkan dokumen seputar GKI Yasmin. Tapi tolong itu digunakan untuk kemudian Kemlu bersuara soal diskriminasi yang menimpa GKI Yasmin. Jangan hanya diam dan jadi semacam pusat informasi pemerintah di luar negeri untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang bertanya kepada KBRI. Kemlu harus memberi masukan kepada pemerintah pusat bahwa apa yang terjadi terhadap GKI Yasmin sudah bertentangan dengan standar internasional dan konvensi internasional yang sudah ditandatangani dan diratifikasi oleh Indonesia. Kan itu tanggung jawab Kemlu. Karena itu Kemlu harus bicara dalam rapat dengan pemerintah pusat.”

Hingga kini, Pemkot Bogor masih belum mau melaksanakan keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan Izin Mendirikan Bangunan GKI Yasmin legal. Walikota Bogor kemudian mengeluarkan aturan yang melarang jemaat melakukan ibadat di GKI Yasmin. Pemkot Bogor dengan bantuan Satpol PP bahkan menyegel gereja tersebut. Ombudsman RI sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Walikota Bogor untuk menjalankan keputusan Mahkamah Agung. []