Sepanjang 2011, pemerintah Indonesia telah menerima tiga surat pernyataan dari Pelapor Khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait masalah Hak Asasi Manusia (HAM) kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebagaimana dikemukakan Ali Akbar Tanjung, UN Program Manajer Human Rights Working Group (HRWG). Ketiga surat tersebut lebih dominan menyampaikan keprihatinan PBB atas terjadinya sejumlah kasus kekerasan dan diskriminasi beragama dan berkeyakinan.

Surat pernyataan PBB tersebut, awalnya dilayangkan Komisioner Tinggi HAM PBB Madame Navanethem Pillay, awal tahun lalu. Pillay menyatakan keprihatinan tentang perlindungan kelompok agama minoritas di Indonesia dan kasus Gereja GKI Yasmin.

Lalu, pada Februari 2011 lalu, Pemerintah Indonesia menerima surat dari Pelapor Khusus Dewan HAM PBB tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan terkait pembunuhan tiga orang Jamaah Ahmadiyah di Cikuesik, dan perlindungan kelompok minoritas Ahmadiyah dari serangan dan tindakan kekerasan.

Kemudian April 2011, Komisioner Tinggi HAM PBB juga menyampaikan keprihatinan terhadap kasus Cikeusik dan kekerasan terhadap Ahmadiyah. Navy Pillay juga mempertanyakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor terhadap Jemaat GKI Taman Yasmin-Bogor. Pun mengenai serangan pembakaran terhadap Gereja di Gebyong, Klaten dan Tegal-Jawa Tengah.

Selain itu, surat PBB ini juga mempertanyakan upaya penghancuran patung Buddha di Sumatera Utara oleh warga sekitar. Namun, menurutnya, pemerintah tidak serius menindaklanjuti pelbagai komununikasi dari berbagai mekanisme HAM PBB, terutama dari Pelapor Khusus. Hal ini menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah merespons perhatian komunitas atau mekanisme PBB terhadap situasi HAM yang terjadi di dalam negeri.

Hal ini bertolak belakang dengan politik luar negeri Indonesia yang menempatkan HAM dan demokrasi sebagai prinsip diplomasi. Serta kedudukan Indonesia saat ini di Dewan HAM PBB.

“Ketidaktegasan pemerintah tersebut, menyebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia terus terjadi hingga saat ini,” ulasnya.

Lebih lanjut, menurutnya, inkonsistensi terlihat tatkala Indonesia memainkan peran penting terwujudnya resolusi memerangi intoleransi, diskriminasi dan kekerasan berbasis agama dan keyakinan di Dewan HAM PBB yang diusulkan dengan negara-negara OKI.

Namun, pada saat yang sama praktik intoleransi, diskriminasi dan kekerasan, baik yang dilakukan oleh aparat negara atau kelompok tertentu masih terus terjadi di dalam negeri sendiri.

“Bahkan pemerintah tidak mampu bertindak tegas untuk menindak para pelaku. Dalam hal ini politik luar negeri Indonesia tidak mampu memengaruhi kebijakan nasional,” tegasnya. (Tribun)

About these ads