Oleh Ade Armando*

Dugaan bahwa pemerintah Arab Saudi terlibat dalam beragam bentuk penindasan berbasis agama di Indonesia mendapat dukungan bukti baru. Wikileaks baru saja mempublikasikan bocoran komunikasi rahasia Kerajaan Arab saudi yang menunjukkan bahwa pemerintah Saudi  menekan pemerintah Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menghabisi Ahmadiyah. Pemerintah Saudi bahkan juga menyuap media di Indonesia untuk mencapai tujuan itu.

Informasi rahasia ini terungkap saat Wikileaks pekan lalu mempublikasikan lebih dari 600 ribu dokumen rahasia surat elektonik atau telegram pemerintah Saudi di seluruh dunia.

Organisasi rahasia yang dipimpin Julian Assange ini memang secara rutin membocorkan informasi-informasi rahasia yang berhasil mereka sadap untuk membongkar kejahatan pemerintah maupun perusahaan raksasa di berbagai negara.

Kali ini yang mereka ungkapkan adalah korespondensi rahasia antara berbagai kedutaan besar Saudi di seluruh dunia dengan Kementerian Luar Negeri  dan istana Saudi.

Khusus mengenai Indonesia, ditemukan dua surat yang menunjukkan peran Saudi dalam menekan Ahmadiyah.

Surat pertama pada 14 Maret 2012 dibuat oleh almarhum Pangeran Naif bin Abdil Aziz sebagai respons terhadap sejumlah surat dan laporan yang diterimanya dari Pimpinan Mahkamah Kerajaan, Menteri Luar Negeri dan Kedutaan Besar Saudi di Jakarta terkait dengan kegiatan Ahmadiyah di Indonesia.

Di dalam surat itu terbaca rencana kerjasama Majelis Tinggi Urusan Agama Kerajaan Saudi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia untuk menghentikan penyebaran Ahmadiyah di Indonesia.

Dalam surat itu juga terbaca pernyataan bahwa “Kedutaan Besar Saudi di Jakarta harus menjelaskan bahaya Ahmadiyah pada pemerintah Indonesia”.

Pada 23 April 2012, hanay satu bulan setelah surat Pangeran naïf itu, terjadi serangan brutal gerombolan warga terhadap sebuah masjid Ahmadiyah di desa Cipakat, Singaparna, Jawa Barat. Serangan itu dilakukan setidaknya 80 pria yang membawa simbol Islam.

Surat kedua datang dari Raja Saudi Abdullah bin Abdulaziz Al Saud tertanggal 15 Mei 2012 yang merupakan kelanjutan surat Pangeran Naïf.

Dalam surat kedua ini, terbaca instruksi Raja Abdullah agar Pangeran Naif melakukan hal-hal yang diperlukan terkait keberadaan Ahmadiyah di Indonesia, antara lain:

Pertama,  Kedutaan Besar Kerajaan Saudi di Jakarta diminta terus memonitor perkembangan Ahmadiyah di Indonesia.

Kedua, Kementerian Luar Negeri Saudi diminta menasehati organisasi Islam Internasional (mungkin maksudnya Organisasi Konferensi/Kerjasama Islam) untuk mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan sikap mereka tentang keberadaan komunitas Ahmadiyah di Indonesia.

Ketiga, Kementerian Agama Saudi meminta dukungan para ulama.

Keempat, meminta Rabtihah al-Alam Islami (Liga Dunia Muslim berbasis Mekkah) untuk memperingatkan bahaya Ahmadiyah dan ideologi mereka, seraya menghindari tindak kekerasan terhadap anggotanya.

Kelima, Kedutaan Besar Saudi melanjutkan dukungan pada MUI untuk menjalankan Dakwah Islam dalam rangka menghadapi komunitas Ahmadiyah.

Keenam, Kedutaan Besar Saudi menyampaikan pada pemerintah Indonesia tentang sikap Saudi terhadap Ahmadiyah.

Ketika korespondensi dilakukan, Pangeran Naif berposisi sebagai Wakil Perdana Menteri dan Ketua Majelis Agung Urusan Agama. Ia meninggal pada Juni 2012. Raja Abdullah sendiri meninggal pada Januari 2015, pada usia 90 tahun.

Setelah Raja Abdullah wafat, saudaranya Salman bin Abdulaziz menjadi Raja Saudi. Pada April 2015, Raja Salman menunjuk Muhammad bin Nayef, yang adalah putra Pangrean Naif, untuk menjadi Putra Mahkota Kerajaan yang menjadikan dirinya sebagai kandidat utama pengganti Raja Salman di kemudian hari.

Bocornya kedua surat rahasia ini menunjukkan bahwa kecurigaan bahwa pemerintah Saudi terlibat dalam upaya penyingkiran Ahmadiyah dari Indonesia dalam satu dekade terakhir ini tidaklah mengada-ada. Kendatipun kedua surat tersebut merujuk pada korespondensi 2012, namun ini tak berarti upaya serupa tak dilakukan pemerintah Saudi di tahun-tahun sebelumnya.

Serangan terhadap Ahmadiyah memang terus meningkat dan nyata-nyata didukung oleh MUI dan pejabat pemerintah di masa pra Jokowi. Menteri Agama Suryadharma Ali yang kini tersangkut kasus korupsi di masa menjabat pernah menyatakan bahwa Ahmadiyah harus dibubarkan agar masalah tidak berlarut-larut. Sampai saat ini ratusan jemaat Ahmadiyah masih hidup menderita di kamp Transito, Mataram, Nusa Tenggara Barat, setelah perkampungan mereka diluluhlantakkan kaum ekstremis. Pada Februari 2011,  tiga jemaat Ahmadiyah dibantai di Cikeusik, Pandeglang. Bahkan saat ini, masjid Ahmadiyah di Jakarta disegel atas perintah pemerintah daerah.

Pemerintah Saudi juga dikenal sangat murah hati menyalurkan uang untuk mempengaruhi kelompok-kelompok strategis. Kedutaan Saudi diketahui membiayai renovasi masjid Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta sehingga nampak megah. Namun di sisi lain, kerajaan Saudi mensyaratkan agar setiap penceramah yang akan tampil bicara di masjid tersebut – termasuk dalam Shalat Jumat – harus memperoleh persetujuan Kedutaan Saudi terlebih dahulu. Untuk kemurahan hati itu, Raja Abdullah almarhum memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia.

Dalam surat yang dibocorkan Wikileaks itu  juga terungkap bahwa Kerajaan Saudi mengucurkan dana ke berbagai suratkabar dan majalah Indonesia, dengan kisaran 3.000 dolar AS sampai 10.000 dolar AS per media. Bahkan ada kalimat yang menunjukkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Kebudayaan Saudi berusaha menyuap Kompas dan Jakarta Post dengan cara berlangganan secara massif kedua suratkabar tersebut.

Bila apa yang dibocorkan ini benar, peran pemerintah Saudi terhadap kondisi agama di Indonesia ini tentu memalukan. Apalagi bila terbukti Saudi memang menyuap MUI, UI dan media massa.  Karena itu, masyarakat Indonesia nampaknya harus ekstra hati-hati dengan Kerajaan yang sering mengklaim diri sebagai Penjaga Islam ini.

(sumber: http://www.rabwah.net)

*Ade Armando adalah Pemimpin Redaksi Madina Online dan Dosen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia

Sumber: Madina Online