Sejumlah komentar dari media sosial terkait hukuman cambuk ini termasuk dari Nani Armayani yang menyebutkan, “Apa kabar dengan ganja yang berhektar-hektar?…Yang menanam perlu dicambuk 28 juta kali?”, sementara Tengku Arief Udin Tambusai menulis, “Kalau Pemda Aceh memang berani coba tertibkan rakyatnya yang suka nanam ganja, masak…Jangan cuma mengkaji hal kecil.”

Hukuman Cambuk
Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap seorang perempuan non-Muslim di Provinsi Aceh, dinilai telah melampaui wewenang Qanun Jinayat atau Peraturan Daerah Syariat Islam di Aceh. Pemerintah diminta menegur Aceh.

“Karena pemberlakuan Qanun itu primordial, hanya berlaku untuk Islam. Lah koksekarang bisa diberlakukan pada non-Muslim juga? Berarti Aceh melakukan pelanggaran terhadap bagaimana hukum diimplementasikan. Jakarta harus berikan teguran cukup kuat atau dalam hal ini melakukan pemeriksaan, bahwa ini (adalah) kriminalisasi yang salah,” ungkap Lies Marcoes, pengamat Islam di Aceh, kepada BBC Indonesia, Kamis (14/04)

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap seorang perempuan non-Muslim berusia 60 tahun, terjadi di Takengon, Aceh Tengah pada Selasa (12/04). Dia dicambuk hampir 30 kali di hadapan ratusan warga, karena menjual minuman beralkohol.

Lebih jauh Lies menegaskan, teguran perlu diberikan “karena pemerintah Aceh sedang dalam usaha untuk memperluas penerapan hukum Syariah sebagai hukum yang kompatibel dengan hukum negara”.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Komisioner Komnas HAM Otto Syamsudin Ishak.

“Itu early warning. Sebaiknya harus ada evaluasi sekarang, sehingga tidak terjadi lagi modus-modus (seperti ini) ke depannya,” tutur Otto.

Tidak keberatan dihukum

Berdasarkan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, untuk kasus penjualan minuman keras yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seorang non-Muslim bisa mendapat sanksi dari Qanun, jika melakukan pelanggaran syariat bersama-sama dengan orang Islam dan secara sukarela menundukkan diri (setuju) untuk dihukum dengan Hukum Jinayat.

Image copyrightAFP
Image captionSeorang perempuan Muslim dihukum cambuk di Aceh.

Untuk mengonfirmasi apakah perempuan non-Muslim yang dihukum memenuhi dua syarat ; melakukan pelanggaran bersama dengan orang Islam dan sukarela untuk dihukum dengan Qanun, BBC Indonesia menghubungi Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah, Alam Syuhada.

Alam yang mengangkat telepon, tidak mau berkomentar dan menyerahkan telpon kepada seorang hakim di Mahkamah Syariah Takengon, majelis yang menjatuhkan hukuman terhadap perempuan non-Muslim itu. Hakim tersebut tidak mau menyebut namanya.

“(Perempuan itu melanggar syariat) sendiri. Tetapi dia tidak pernah merasa keberatan untuk diajukan ke sini, sejak dari tingkat penyidikan di polisi, kejaksaan dan ke pengadilan. Seharusnya (kalau tidak setuju) di tingkat pengadilan, dia kan bisa banding. Tapi dia tidak banding. Berarti dia otomatis sudah menundukkan diri,” kata hakim tersebut.

“Keliru” menerapkan Qanun

Syahrizal Abbas, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, badan yang merumuskan Qanun Jinayat menegaskan, jika pelaku non-Muslim ternyata sendiri dalam melanggar aturan syariat, dalam arti tidak bersama orang Islam, maka “penerapan Qanun telah keliru”.

Ketika ditanya apakah ada sanksi bagi penegak hukum syariat yang menerapkan hukum dengan keliru, Syahrizal menyebut “tidak ada sanksi, sama dengan aturan hukum biasa kalau dia (penegak hukum) keliru dalam menafsirkan hukum, apa sanksinya?”

Image copyrightAFP
Image captionHukum cambuk di Aceh dilakukan di hadapan warga.

Saat ditegaskan bagaimana memastikan ‘kekeliruan’ supaya tidak berulang, Syahrizal mengutarakan “Ya, kalau dia (yang melanggar) ada di kepolisian, tentu mendapat teguran dari atasannya. Dia kan menjalankan tugasnya.”

Namun, kepala badan yang juga berfungsi untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam tersebut, tidak mau menyampaikan tenggat waktu atau prosedur dalam menangani jika ada ‘ketidaktepatan’ dalam pelaksanaan Qanun.

“Saya masih tunggu penjelasannya dari mereka (penegak hukum di Takengon)”.

Mempertanyakan “sukarela”

Anggapan bahwa perempuan non-Muslim “tidak keberatan dihukum” berdasarkan ketentuan agama Islam, seperti yang disampaikan hakim Takengon, juga ditentang Lies Marcoes.

“Siapa yang bisa menguji itu dengan sukarela. Harusnya dia diberikan pilihan alternatif. Harusnya terlebih dahulu ada (penegak hukum) yang menyampaikan kepada dia, bahwa ada alternatif lain, (yaitu menolak penerapan) hukum syariat,” kata Lies.

Namun, hakim yang tidak mau disebutkan namanya menegaskan, seharusnya masyarakat sudah tahu ada pilihan tersebut.

“Sudah disosialisasi. Kalau (sudah) disahkan, (masyarakat) dianggap sudah tahu. Kalau kami di pengadilan hanya menyidangkan,” ungkap hakim.

Dengan berbagai kritikan yang muncul terkait penerapan Qanun Jinayat terhadap warga non-Muslim di Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, mengindikasikan ‘menutup’ pilihan memohon maaf kepada perempuan non-Muslim yang telah dihukum, meskipun terjadi kekeliruan dalam penerapan Qanun.

“Negara yang harus memberikan perhatian. Sama dengan hukum nasional, jangan diinikan pada hukum syariah saja. Misalnya saya polisi, menjalankan amanah undang-undang, saya tembak orang, mati, terus apa yang diberikan negara kepada orang yang sudah mati itu? Lebih bahaya orang yang sudah mati pak, dari pada yang masih hidup. Hukum syariat di Aceh itu tanggung jawab negara bukan Aceh semata. Kalau keliru, (itu) keliru pada undang-undang negara,” tutur Syahrizal Abbas.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dalam berbagai kesempatan mempertanyakan penerapan peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya. Namun, sejauh ini sejumlah pihak meyakini belum ada langkah nyata untuk mengatasinya.

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap seorang wanita beragama Kristen di Takengon Aceh karena menjual alkohol tak sesuai dengan aturan dalam Syariat yang hanya diterapkan untuk Muslim, menurut kepala dinas Syariat.

Syahrizal Abbas, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh mengatakan dalam qanun jinayah diatur jelas bahwa pemberlakuan hukuman hanya untuk Muslim.

“Kecuali bila dia (pelaku) dengan sadar minta dihukum cambuk, atas kesadaran sendiri. Garansi bahwa syariat hanya berlaku bagi Muslim adalah UU No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh,” kata Syahrizal kepada BBC Indonesia.

Qanun Jinayat mulai diberlakukan di Aceh sejak Oktober lalu dengan hukuman cambuk antara lain diberlakukan dan mencakup khalwat (mesum), khamr (alkohol) dan maisr (perjudian).

Hanya berlaku pada Muslim

Sejak diberlakukan, sejumlah hukum cambuk telah ditetapkan, langkah yang mendapatkan penentangan dari sejumlah organisasi hak asasi manusia.

“Kalau melakukan pelanggaran yang tak diatur dalam hukum jinayat, maka yang berlaku adalah hukum nasional. Bila ia mau menundukkan diri dan berlaku syariah, boleh. Tapi pada prinsipnya berlaku pada Muslim,” kata Syahrizal yang menyatakan belum mendapatkan laporan dari Aceh Tengah terkait hukuman cambuk ini.

Sejumlah komentar dari media sosial terkait hukuman cambuk ini termasuk dari Nani Armayani yang menyebutkan, “Apa kabar dengan ganja yang berhektar-hektar?…Yang menanam perlu dicambuk 28 juta kali?”, sementara Tengku Arief Udin Tambusai menulis, “Kalau Pemda Aceh memang berani coba tertibkan rakyatnya yang suka nanam ganja, masak…Jangan cuma mengkaji hal kecil.”

Kantor berita AFP menyebutkan wanita itu dicambuk 30 kali dengan rotan di depan ratusan orang Selasa (12/04) bersama satu pasangan yang dicambuk 100 kali karena zinah.

“Inilah kasus pertama non-Muslim dihukum berdasarkan syariat,” kata Lili Suparli pejabat di kantor kejaksaan Aceh Tengah kepada kantor berita AFP.