“Semua elemen masyarakat sudah merasa terganggu dan gerah dengan aktivitas anarkis FPI. Selama ini hanya sebatas petisi protes di sosial media. Kalau Kalimantan saja bisa kenapa Jakarta tidak melakukan,” kata Tunggal Pawestri.

Oleh Evi Rahmawati*
Adalah kabar baik ketika Sabtu 11 Februari lalu masyarakat adat suku Dayak menegaskan sikapnya menolak kehadiran FPI di Bandar Udara Cilik Riwut, Palangkaraya. Mengapa kabar baik? Ini tidak berarti pihak-pihak yang selama ini dibuat gerah oleh satu kelompok kecil yang kerap melakukan tindakan anarkis dalam aksi-aksinya hendak merayakan sedikit kemenangan par
a pejuang pluralisme. Juga bukan berarti kita melanggar kebebasan suatu kelompok masyarakat dalam berserikat. Tetapi, ini berdasar pada kebutuhan mutlak manusia: kebebasan dari tekanan.

Adalah kabar baik ketika Sabtu 11 Februari lalu masyarakat adat suku Dayak menegaskan sikapnya menolak kehadiran FPI di Bandar Udara Cilik Riwut, Palangkaraya. Mengapa kabar baik? Ini tidak berarti pihak-pihak yang selama ini dibuat gerah oleh satu kelompok kecil yang kerap melakukan tindakan anarkis dalam aksi-aksinya hendak merayakan sedikit kemenangan para pejuang pluralisme. Juga bukan berarti kita melanggar kebebasan suatu kelompok masyarakat dalam berserikat. Tetapi, ini berdasar pada kebutuhan mutlak manusia: kebebasan dari tekanan.

Memang benar, adalah hak setiap individu untuk berekspresi dan berserikat, termasuk individu yang terwadahi dalam FPI. Namun tengok kembali aksi-aksi melawan hukum yang dilakukan FPI (rangkaian ancaman serta tindak kekerasan terhadap gereja dan jemaatnya, Ahmadiyah, Komunitas Lia Eden, pers, orientasi seksual yang berbeda, tempat-tempat hiburan, warung makan kecil di bulan Ramadlan, Tragedi Monas, perusakan gedung Kementerian Dalam Negeri, dll.) Bukankah melanggar hak asasi warga negara lainnya manakala mereka terus melakukan kekerasan keji dalam setiap aksinya? Apalagi seraya tangan mereka menghunus senjata tajam, pekik Allahu Akbar dimanipulasi sebagai perisai untuk menyatakan bahwa kekerasan yang mereka lakukan atas persetujuan Tuhan. Ironis, bukan?

Karenanya, aksi penolakan yang dilakukan masyarakat adat Dayak di Palangkaraya pun menginspirasi warga negara lainnya untuk melakukan keberanian serupa dalam menanggapi arogansi FPI atau milisi sipil lainnya yang gemar melakukan tindakan kekerasan atas nama apapun.

Di Jakarta, Minggu sore, 12 Februari 2012, puluhan individu dari berbagai latar belakang yang terinspirasi aksi masyarakat Dayak di Palangkaraya mengadakan pertemuan yang mendiskusikan pentingnya menyatukan semangat dalam menolak eksistensi FPI sebagai entitas masyarakat yang secara sistematis kerap melakukan kekerasan dalam aksi-aksinya. Berawal dari sebaran undangan melalui twitter, Tunggal Pawestri, salah seorang aktivis yang memiliki inisiatif mengadakan pertemuan tersebut, tidak menduga kalau banyak yang datang dalam acara yang digelar di Bakoel Koffie, Cikini. Beberapa nama seperti George Junus Aditjondro, Marco Kusumawijaya, M. Guntur Romli, Mariana Amirudin, dan aktivis lainnya ikut memenuhi ruangan. Begitupun salah seorang dokter dari perwakilan masyarakat adat Dayak yang tinggal di Jakarta dan seorang mahasiswa yang mengaku telah begitu muak dengan aksi-aksi kekerasan FPI, hadir dalam diskusi itu. Ini menjadi bukti, betapa masyarakat Jakarta, bukan hanya aktivis kemanusiaan semata melainkan dari berbagai unsur masyarakat, cukup terganggu dengan kehadiran FPI di Indonesia.

Pada kesempatan yang dibangun dalam suasana yang karib tersebut, seorang peserta menyatakan bahwa banyak alasan mengapa FPI pantas ditolak. Di samping aksi-aksi kekerasannya, alasan yang lebih fundamental adalah karena FPI memperlihatkan penolakannya terhadap perbedaan melalui aksi-aksi mereka yang ditujukan terhadap kalangan minoritas. Pantaskah selalu ingin menang sendiri dengan memamerkan kekerasan di tengah-tengah masyarakat kita yang begitu majemuk? Alasan lain, sudah saatnya media mengabarkan pada masyarakat luas bahwa tidak sedikit kelompok masyarakat yang jengah dengan kehadiran FPI yang memanipulasi jubah putih dan sorbannya itu menjadi simbol mereka.

Mengenai simbol, menurut penuturan peserta lainnya, yakni seorang perempuan yang dibesarkan di daerah Petamburan (dekat markas FPI), merasa perlu sekali sosialisasi terus-menerus perihal bahaya premanisme FPI. Artinya, masyarakat kita yang masih begitu khidmat mematuhi simbol-simbol, jangan sampai tertipu oleh pakaian yang dikenakan FPI. Sebagaimana telah dimafhumi, di Indonesia jubah dan sorban putih merupakan simbol kesalehan, identik dengan Islam. Jadilah simbol tersebut dimanfaatkan FPI untuk menyembunyikan wajah aslinya. Sehingga, lanjutnya, sedemikian brutal kelompok ini melakukan kekerasan dan pengrusakan, namun masyarakat kerap diam bahkan ironisnya ada yang menyetujui tindakan FPI yang selalu mengatasnamakan agama itu. Pada titik inilah tantangan terbesar adalah penyadaran terhadap masyarakat perihal wajah asli FPI yang tiada lain hanyalah titisan Ares Sang Dewa peperangan.

Lalu, dokter Tata, perwakilan masyarakat adat Dayak, tampak antusias menjelaskan mengapa keberanian mengemuka dari masyarakatnya. Di Palangkaraya, aksi yang patut dicontoh tersebut tidak akan terjadi tanpa dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk pemerintahan setempat. Berkat kerjasama yang solid antara masyarakat dan elemen pemerintahan, yang sama-sama sadar akan bahaya pengaruh anarkisme FPI, aksi tersebut kemudian mencuat. Karena itu, kesadaran dan solidaritas antarelemen masyarakat itulah yang perlu dicontoh masyarakat Jakarta khususnya, dan masyarakat di berbagai daerah pada umumnya. Menurutnya, sebenarnya penolakan FPI juga telah disuarakan di daerah Kalimantan lainnya.

Sementara, sambil mengutip sebuah hasil riset yang menyatakan bahwa di tahun 2015 mendatang Indonesia akan didominasi oleh kalangan muda, Marco Kusumawijaya merasa yakin perlu mengorganisir para pemuda untuk terlibat dalam aksi penolakan FPI ini. Pemuda adalah tonggak bangsa yang sudah semestinya menjadi garda depan dalam menyuarakan kebebasan dan keharmonisan Indonesia yang kerap diaduk-aduk FPI. Yang cukup menggembirakan para peserta, pada kesempatan itu dihadiri banyak kalangan pemuda yang bersemangat menyimak bahkan berpartisipasi di dalamnya.

Pelbagai alasan di atas dan pertimbangan lainnya yang muncul dalam pertemuan itu, lantas pada sekitar pukul 17.00 WIB disepakati kelahiran “Gerakan Indonesia Tanpa FPI.” Gerakan ini memiliki satu visi: penolakan terhadap kekerasan atas nama apapun. Tugas pertama yang ingin diembannya adalah menolak secara tegas keberadaan FPI di Indonesia. Pernyataan sikap berupa petisi dan press release mengenai penolakan ini menjadi prakondisi yang akan ditempuh gerakan ini. Petisi akan diajukan di antaranya kepada Kemendagri, Kemenkumham, Polri dan kelompok FPI itu sendiri. Di samping itu, gerakan ini pun akan memanfaatkan momentum Valentine’s day (yang diharamkan FPI) sebagai hari di mana aksi penolakan terhadap FPI akan dilakukan secara massif di Jakarta.

Jadi, bagi Anda yang merasa bahwa tindakan kekerasan dalam bentuk dan atas nama apapun harus ditentang, tidak ada salahnya menyempatkan diri bergabung dalam aksi tersebut pada Selasa besok, 14 Februari 2012. Salam perdamaian.

*Staf Program Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)

BERITASATU.COM – Muncul Gerakan Indonesia Tanpa FPI yang akan menggelar aksi pada 14 Februari 2012 di Bundaran HI.

Terinspirasi oleh aksi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah yang menolak kehadiran Front Pembela Islam (FPI) di wilayahnya, puluhan aktivis di Jakarta berencana membuat Gerakan Indonesia Tanpa FPI.

“Semua elemen masyarakat sudah merasa terganggu dan gerah dengan aktivitas anarkis FPI. Selama ini hanya sebatas petisi protes di sosial media. Kalau Kalimantan saja bisa kenapa Jakarta tidak melakukan,” kata Tunggal Pawestri, juru bicara gerakan, usai konsolidasi di Cikini Jakarta, hari ini (12/2).

Fokus dari Gerakan Indonesia Tanpa FPI adalah menolak segala bentuk penggunaan kekerasan yang biasa dilakukan oleh FPI dalam penyelesaian kasus. Kasus terakhir kekerasan yang dilakukan FPI adalah perusakan kantor Kementerian Dalam Negeri 12 Januari 2012 lalu.

Dalam konsolidasi yang digelar di Cikini Jakarta sore tadi, terkumpul hampir 40-an aktivis dari berbagai latar belakang organisasi baik LSM, buruh, perempuan, masyarakat adat dan lainnya. Mereka sepakat untuk menggelar kegiatan. Dalam waktu dekat gerakan ini akan menggelar aksi massa pada 14 Februari 2012. “Aksi akan dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia Pukul 16.00,” ujar Tunggal.

Gerakan ini menyiapkan petisi masyarakat yang akan diserahkan ke penyelenggara negara. “Negara abai dan tidak bisa mengambil tindakan dengan aksi-aksi kekerasan yang dipertontonkan FPI selama ini,” ujar Tunggal. Selain membuat petisi dan aksi, gerakan ini juga mengajak masyarakat untuk memenuhi ruang sosial media di twitter dengan menggunakan hashtag #IndonesiaTanpaFPI.

“Tidak semua orang yang setuju gerakan ini punya kesempatan dan keberanian untuk turun ke jalan menolak keberaan FPI. Sosial media menjadi solusi,” kata Tunggal.

Tampak hadir dalam pertemuan itu peneliti ekonomi politik George Junus Aditjondro.